Apa yang kami kerjakan
- Membaca surat dari DJP bersama Anda — apa artinya, apa yang diminta, dan berapa lama waktunya
- Menyiapkan dokumen dan jawaban — supaya jelas, lengkap, dan konsisten
- Mendampingi Anda saat bertemu pemeriksa dan membahas temuan satu per satu
- Memeriksa hasil pemeriksaan — apakah hitungan dan dasar hukumnya benar
- Menentukan bentuk pemeriksaannya — lengkap (seluruh pos SPT), terfokus (satu atau beberapa pos), atau spesifik; jangka waktu pengujiannya masing-masing paling lama 5, 3, dan 1 bulan
- Membantu menyiapkan surat keberatan atau banding bila Anda tidak setuju dengan hasilnya
Contoh kasus
- Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). DJP menemukan data yang tidak cocok dengan SPT Anda, misalnya bukti potong, faktur, atau data harta. Kami cocokkan angka itu dengan SPT dan bukti Anda, cari sebab selisihnya, lalu susun jawaban tertulis beserta lampirannya dalam 14 hari. SP2DK adalah bagian dari pengawasan DJP, bukan pemeriksaan, tetapi dapat berlanjut menjadi pemeriksaan.
- Pemeriksaan karena SPT lebih bayar. Kami susun bukti pendukung dan kertas kerja, periksa apakah permintaan dokumen sesuai ruang lingkup pemeriksaan, dan mendampingi Anda dari pembahasan temuan sementara sampai pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PAHP).
- Hasil pemeriksaan yang terlihat terlalu besar. Kami teliti koreksi, hitungan sanksi, dan dasar hukumnya. Bila ada yang tidak tepat, kami bantu menyusun surat keberatan dalam 3 bulan sejak SKP dikirim, termasuk menghitung lebih dulu jumlah yang Anda setujui dalam PAHP. Surat keberatan ditandatangani oleh Anda, atau oleh kuasa Anda dengan surat kuasa khusus.
Yang kami butuhkan dari Anda
- Semua surat dari DJP, sesegera mungkin karena ada batas waktu
- SPT dan bukti pendukung untuk tahun yang dipertanyakan
- Pembukuan atau catatan transaksi Anda
Batas waktu yang perlu Anda ingat
- Tanggapan atas SP2DK: 14 hari sejak surat diterbitkan atau diterima, tergantung cara penyampaiannya. Batas ini dapat diperpanjang paling lama 7 hari, dengan pemberitahuan tertulis yang diterima KPP sebelum 14 hari habis.
- Permintaan dokumen pemeriksaan: dokumen yang diminta umumnya harus diserahkan dalam 7 hari sejak surat diterima. Jika belum dipenuhi, pemeriksa dapat mengirim surat peringatan.
- Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan: 5 hari kerja sejak surat diterima. Jika tidak ditanggapi, hasil pemeriksaan dapat dianggap disetujui.
- Keberatan: diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim. Sebelum mengajukan, Anda wajib sudah melunasi paling sedikit jumlah yang Anda setujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, ada denda 30% dari pajak menurut keputusan keberatan dikurangi pajak yang sudah dibayar.
- Banding: diajukan ke Pengadilan Pajak dalam 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima. Sejak UU HPP, banding dapat diajukan tanpa membayar 50% pajak terutang lebih dulu; jumlah yang belum dibayar ditangguhkan sampai 1 bulan setelah putusan banding. Jika banding ditolak atau dikabulkan sebagian, ada denda 60%.
Siapa yang bisa mewakili Anda
Kami membantu menyiapkan dokumen, jawaban, dan analisis. Tindakan yang dilakukan atas nama Anda di hadapan DJP atau Pengadilan Pajak, misalnya menandatangani surat keberatan sebagai kuasa atau hadir sebagai kuasa dalam pembahasan, hanya dapat dilakukan oleh kuasa yang sah. Anda sendiri dapat melakukannya, atau menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Kuasa harus berupa konsultan pajak berizin atau pihak lain yang terdaftar sebagai kuasa wajib pajak sesuai PMK 55/2026. Pengecualiannya adalah suami atau istri dan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua. Bila diperlukan, kami bekerja sama dengan konsultan pajak berizin yang ditunjuk sebagai kuasa Anda.
Dasar aturan
PMK 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (SP2DK); PMK 15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak (jenis dan jangka waktu pemeriksaan); UU KUP sebagaimana diubah terakhir dengan UU 6/2023 (keberatan dan banding); PMK 55/2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Jangan abaikan surat dari DJP. Hubungi kami dulu, sebelum batas waktunya lewat.